Langsung ke konten utama
Yayasan Rumah Karya Madani
Lembaga Amil Zakat Resmi & Kredibel

Tunaikan Zakat, Sucikan Harta & Berdayakan Sesama

Yayasan Rumah Karya Madani memfasilitasi penunaian dan penyaluran zakat sesuai syariat Islam, patuh standar PSAK 109, dan dilengkapi Bukti Setor Zakat (BSZ) resmi sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.

1

Syarat Wajib Zakat

Muslim, merdeka, memiliki harta halal secara penuh, telah mencapai batas nisab, dan genap haul 1 tahun (untuk zakat maal).

2

Jenis-Jenis Zakat

Meliputi Zakat Maal (simpanan & emas/perak), Zakat Penghasilan/Profesi, Zakat Perdagangan/Badan, dan Zakat Fitrah.

3

8 Asnaf Penerima

Disalurkan mutlak hanya kepada Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil (QS. At-Taubah: 60).

4

Pengurang Pajak

Setiap donasi zakat terverifikasi otomatis diterbitkan Bukti Setor Zakat (BSZ) ber-NPWP resmi untuk lampiran SPT Tahunan.

Hisab Zakat Akurat & Syar'i

Kalkulator Zakat & Nisab

Hitung kewajiban zakat harta, penghasilan, perniagaan, emas/perak, dan fitrah Anda dengan rincian nisab transparan.

Harga Acuan Emas Hari Ini (Nisab 85g):
Rp 1.450.000/gram (Nisab: Rp 123.250.000)
(Acuan estimasi regulasi)

Komponen Harta Simpanan (Genap Haul 1 Tahun)

Masukkan seluruh nilai aset likuid, tabungan, dan piutang lancar yang Anda miliki.

Rp
gram
gram
Rp
Rp
Rp

Pengurang harta yang jatuh tempo pada tahun berjalan.

Rincian Hasil Hisab

Kadar 2.5%
Nisab yang Berlaku: Rp 123.250.000
Harta Bersih Kena Zakat: Rp 0
Wajib zakat berlaku jika harta telah genap mengendap selama 1 tahun (haul).
Status Hisab
Belum Wajib Zakat

Harta Anda belum mencapai nisab (Rp 123.250.000). Semoga Allah melapangkan rezeki Anda. Anda dapat menyalurkan infak atau sedekah untuk membersihkan harta.

Catatan Kehati-hatian: Hasil kalkulator adalah estimasi hisab syar'i. Untuk pembukuan perusahaan yang kompleks, silakan berkonsultasi langsung dengan dewan pengawas syariah kami.

Masih ragu cara hitungnya? Lihat pertanyaan umum tentang zakat →

Transparansi Penyaluran Zakat per Asnaf

Data riil pencatatan akuntansi PSAK 109 atas penyaluran dana zakat yayasan.

Total Penyaluran Zakat:
Rp 0
Data penyaluran zakat periode berjalan sedang dalam proses rekapitulasi audit.

Legalitas & Akuntabilitas

Kami menjamin kepatuhan regulasi dan transparansi pengelolaan zakat secara berkala.

Badan Hukum & Lembaga:
Yayasan Rumah Karya Madani
Nomor Izin LAZ:
NPWP Lembaga Resmi:
1000.0000.1074.1084

Pertanyaan Umum Seputar Zakat (FAQ)

Kapan waktu wajib menunaikan zakat penghasilan atau profesi?

Zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan saat menerima gaji atau honorarium, dengan syarat total penghasilan setahun telah mencapai nisab setara 85 gram emas (atau 524 kg beras per bulan). Besaran zakatnya adalah 2,5%.

Bagaimana cara menghitung nisab zakat tabungan atau simpanan emas?

Zakat tabungan dan emas wajib dikeluarkan jika telah mencapai nisab 85 gram emas dan telah mengendap selama 1 tahun penuh (haul). Dihitung dari saldo akhir sebesar 2,5%.

Siapa saja 8 asnaf yang berhak menerima penyaluran zakat?

Berdasarkan QS At-Taubah ayat 60, delapan asnaf penerima zakat adalah: Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab (pembebasan hamba/budak), Gharimin (orang berhutang demi kebaikan), Fisabilillah (pejuang dakwah/pendidikan), dan Ibnu Sabil (musafir kehabisan bekal).

Apa perbedaan mendasar antara zakat, infak, dan sedekah?

Zakat bersifat wajib dengan batasan nisab, haul, dan penerima tertentu. Infak adalah pengeluaran harta sukarela tanpa batasan nominal. Sedekah memiliki cakupan paling luas mencakup materi maupun non-materi seperti senyuman dan bantuan tenaga.

Apakah donatur mendapatkan bukti kuitansi resmi dan laporan penyaluran?

Setiap donasi yang terverifikasi akan diterbitkan Bukti Setor Zakat (BSZ) / Kuitansi Donasi digital resmi ber-QR Code yang dapat diunduh di dashboard donatur.

Apakah Yayasan Rumah Karya Madani memiliki izin resmi operasional LAZ?

Ya, Yayasan Rumah Karya Madani adalah Lembaga Amil Zakat resmi yang berizin operasional Kemenag/BAZNAS dan diaudit kepatuhan syariah berkala oleh Dewan Pengawas Syariah serta akuntan publik independen.